Permen PUPR Terkait Rusun dan Apartemen Siap Digugat Oleh REI dan P3SRI

Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menunjuk Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara, untuk mengajukan gugatan Judicial Review terhadap Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Menurut Yusril, Permen yang diterbitkan oleh Menteri PUPR pada Oktober 2018 lalu itu telah menimbulkan gangguan kerja dan keresahan pada para pengembang apartemen dan rumah susun terkait hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemilik. Permen tersebut juga dinilainya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para pemilik unit-unit satuan rumah susun.

“Ada enam kejanggalan dalam Permen PUPR itu, misalnya saja pada Pasal 19 ayat 3 terkait Pemilihan Pengurus PPPSRS yang bertentangan dengan UU karena UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) pasal 75 itu tidak mengatur hak suara dalam pembentukan PPPSRS. Demikian juga putusan MK No.35/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan pengurus PPPSRS,” kata Yusril dalam konferensi pers yang digelar Kamis (17/1) di kantornya, Ihza & Ihza Law Firm, Office tower 88, Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta.

Kejanggalan lain menurut Yusril, adalah pada lampiran Permen Nomor 23 Tahun 2018, di mana anggaran dasar menyalahi UU karena terdapat penambahan hak yang tidak sesuai. Kemudian, pembatasan kuasa dalam pasal 15 ayat 3 yang membatasi hak seseorang maupun badan hukum dalam pengambilan suara juga bertentangan dengan KUH Perdata maupun Undang-undang Perseroan Terbatas.

“Keempat, Wakil Badan Hukum yang menjadi pengurus PPPSRS di lampiran 1 Permen Nomor 23/2018 itu juga mengurangi hak badan hukum dalam pengambilan suara. Dan larangan pengurus PPPSRS menjadi pengurus PPPSRS di tempat lain dalam lampiran 2 Permen Nomor 23/2018,” katanya.

Keenam, lanjut Yusril, adalah kerancuan pasal 24 ayat 1 huruf (a) yang kontradiktif dengan pasal 28 ayat 2 mengenai pencatatan akta pendirian AR, ART P3SRS.

Menurut Yusril, peraturan menteri dikeluarkan tanpa melalui pembahasan dengan pelaku pembangunan terlebih dahulu, dan tidak diterbitkan dengan mengacu kepada pasal-pasal acuan dalam yang lebih tinggi yakni Undang-undang No. 20 tahun 2011, khususnya pasal 78 Undang-undang No. 20 tahun 2011, yang mendelegasikan kewenangan pengaturan terkait dengan PPPSRS tidak melalui Permen, tetapi PP.

“Hingga saat ini, rancangan terhadap PP tersebut masih dalam pembahasan secara rinci dan intensif. Peraturan Menteri diterbitkan mendahului diterbitkannya PP, sehingga secara hukum Permen tersebut tidak mempunyai payung hukum baik secara delegatif maupun atributif,” kata Yusril.

Mualim Wijoyo, Wakil ketua umum bidang pengelolaan apartemen dan rumah susun DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, berpendapat bahwa kekisruhan ini seperti tiada hentinya, sama seperti saat lahirnya UU rumah susun tahun 2011 lalu.

“Dengan adanya UU sudah diterbit dan tentu turunanya atau PP diturunkan, namun PP pun belum dibahas, karena alotnya antara para pemilik, pelaku pembangunan dan PPPSRS,” kata Mualim.

Menurutnya, Permen PUPR ini salah kaprah karena dibuat agar para pengembang tidak terlalu mendominasi dalam mengambil keputusan khususnya saat pengembangan dan pengelolaan kompleks apartemen.

“Padahal kekhawatiran itu tidak berdasar, sebab pengembang tentu menginginkan agar apartemen atau rusun yang telah dibangunnya itu bisa terus terjaga dan terkelola dengan baik,” katanya.

Dikatakannya lebih lanjut, jika rumah susun atau apartemen tersebut tidak terkelola dengan baik, tentu nama pengembang itu sendiri yang akan tercoreng dan akan sulit bagi mereka untuk membangun atau menjual produk apartemen lainnya di masa depan.

Dia mengambil contoh jika pengembang membangun 3.000 unit apartemen, tetapi dalam Permen tersebut hanya bisa mendapatkan satu suara. Jika kondisi suara tidak berimbang tersebut terjadi, tentu saja itu bisa mengganggu kepentingan pengembang.

“Padahal kepentingan kami adalah produk yang kami bikin itu menjadi produk yang baik, nyaman dan aman,” kata Mualim.

Ketua P3SRI Adjit Lauhatta mengatakan bahwa saat ini pembangunan properti khususnya apartemen di kota-kota besar semakin masif, seiring dengan meningkatnya permintaan khususnya dari kaum urban.

“Jika aturan yang ada saat ini tidak mendukung, maka tidak ada pengembang yang mau berinvestasi di pembangunan apartemen atau rusun,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti DPP REI, Ignesjz Kemalawarta meminta agar pemerintah bisa mendengar masukan dari para pengembang sehingga bisa timbul keadilan yang sama-sama menguntungkan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of